1. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 Tentang Perangkat pembaca dan penulis serta perangkat pembaca Kartu tanda penduduk elektronik [Di upload pada 08 September 2021 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 Tentang Perangkat pembaca dan penulis serta perangkat pembaca Kartu tanda penduduk elektronik |
2. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahin 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Dukcapil Provinsi Kabupaten Kota [Di upload pada 07 April 2021 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahin 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Dukcapil Provinsi Kabupaten Kota |
3. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan [Di upload pada 07 April 2021 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |
4. |
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 05.1/Disdukcapil/tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Pada Di [Di upload pada 09 Oktober 2020 ]Keterangan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 05.1/Disdukcapil/tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak |
5. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK [Di upload pada 16 Juli 2020 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) |
6. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan [Di upload pada 29 April 2020 ]Keterangan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan |
7. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependuduk [Di upload pada 29 Januari 2020 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan |
8. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan [Di upload pada 29 Januari 2020 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan |
9. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [Di upload pada 29 Januari 2020 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
10. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan [Di upload pada 29 Januari 2020 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan |
11. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan [Di upload pada 21 Januari 2020 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan |
12. |
Surat Dirjen Dukcapil Nomor 471.13/6153/Dukcapil tentang Pelayanan Rekam CetakKTP-el tanggal 26 Agustus 2019 [Di upload pada 11 September 2019 ]Keterangan : Surat Dirjen Dukcapil Nomor 471.13/6153/Dukcapil tentang Pelayanan Rekam CetakKTP-el tanggal 26 Agustus 2019 |
13. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk [Di upload pada 29 Juli 2019 ]Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan |
14. |
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menegah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 [Di upload pada 19 Juni 2019 ]Keterangan : |
15. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan [Di upload pada 11 April 2019 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan |
16. |
Permendagri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik [Di upload pada 11 April 2019 ]Keterangan : Permendagri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik |
17. |
Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring [Di upload pada 11 April 2019 ]Keterangan : Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring |
18. |
Surat Dirjen Dukcapil Revisi DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019 terkait Pencetakan KTP-el tanggal 22 Februari 2019 [Di upload pada 05 Maret 2019 ]Keterangan : Surat Dirjen Dukcapil Revisi DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019 terkait Pencetakan KTP-el tanggal 22 Februari 2019 |
19. |
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Administrasi Kependudukan Kota Pontianak [Di upload pada 22 Januari 2019 ]Keterangan : Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Administrasi Kependudukan Kota Pontianak |
20. |
SE Mendagri 471.13/539/Dukcapil tentang Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak KTP-el di Rutan/Lapas tanggal 10 Januari 2019 [Di upload pada 17 Januari 2019 ]Keterangan : SE Mendagri 471.13/539/Dukcapil tentang Gerakan Nasional Jemput Bola Serentak KTP-el di Rutan/Lapas tanggal 10 Januari 2019 |
21. |
SE Mendagri 471.13/24150/DUKCAPIL tentang Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Serentak Secara Nasional Tanggal 17 Desember 2018 [Di upload pada 25 Desember 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 471.13/24150/DUKCAPIL tentang Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Serentak Secara Nasional Tanggal 17 Desember 2018 |
22. |
SE Mendagri 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid tanggal 13 Desember 2018 [Di upload pada 14 Desember 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid tanggal 13 Desember 2018 |
23. |
Permendagri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan [Di upload pada 14 Desember 2018 ]Keterangan : Permendagri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan |
24. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [Di upload pada 16 November 2018 ]Keterangan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
25. |
PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Di upload pada 10 Oktober 2018 ]Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
26. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [Di upload pada 26 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan |
27. |
PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah [Di upload pada 17 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah |
28. |
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak [Di upload pada 17 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak |
29. |
SE Mendagri 270/10.405/Dukcapil tentang Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 270/10.405/Dukcapil tentang Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 |
30. |
SE Mendagri 471.4/7655/Dukcapil tentang Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan tanggal 26 April 2018 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 471.4/7655/Dukcapil tentang Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan tanggal 26 April 2018 |
31. |
SE Mendagri 270/6565/Dukcapil tentang Penerbitan NIK sebagai Tindak Lanjut Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018 tanggal 10 April 2018 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 270/6565/Dukcapil tentang Penerbitan NIK sebagai Tindak Lanjut Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018 tanggal 10 April 2018 |
32. |
SE Mendagri Nomor 900.04/5366/Dukcapil.Ses Tentang Laporan DAK Nonfisik Adminduk Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2018 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri Nomor 900.04/5366/Dukcapil.Ses Tentang Laporan DAK Nonfisik Adminduk Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2018 |
33. |
SE Mendagri 471/216/Dukcapil Tentang Pembentukan UPT Dinas Dukcapil tanggal 5 Januari 2018 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 471/216/Dukcapil Tentang Pembentukan UPT Dinas Dukcapil tanggal 5 Januari 2018 |
34. |
SE Mendagri 471.13/5386/SJ tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman KTP-el dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran tangal 16 Oktober 2017 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 471.13/5386/SJ tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman KTP-el dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran tangal 16 Oktober 2017 |
35. |
SE Mendagri 471.13/14652/Dukcapil tentang Pengadaan Perangkat Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Bupati/Walikota tanggal 10 November 2017 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 471.13/14652/Dukcapil tentang Pengadaan Perangkat Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Bupati/Walikota tanggal 10 November 2017 |
36. |
SE Mendagri 472.2/5786/Dukcapil tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan tanggal 19 Mei 2017 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 472.2/5786/Dukcapil tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan tanggal 19 Mei 2017 |
37. |
Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan dalam Kolom KTP-el dan KK [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan dalam Kolom KTP-el dan KK |
38. |
SE Mendagri 471.13/13243/Dukcapil tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) tanggal 7 Desember 2016 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 471.13/13243/Dukcapil tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) tanggal 7 Desember 2016 |
39. |
SE Mendagri 472.12/2701/Dukcapil tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian tanggal 17 Maret 2016 [Di upload pada 14 September 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 472.12/2701/Dukcapil tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian tanggal 17 Maret 2016 |
40. |
SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 19 /Disdukcapil/Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pen [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 19 /Disdukcapil/Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak |
41. |
SE Walikota Pontianak Nomor 470/23.1/D-KPS/2016 Tentang Tertib Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Pindah Datang Ke Kota Pontianak [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : SE Walikota Pontianak Nomor 470/23.1/D-KPS/2016 Tentang Tertib Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Pindah Datang Ke Kota Pontianak |
42. |
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak |
43. |
Kepmendagri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota |
44. |
Kepmendagri Nomor 471.13-112 Dukcapil tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017 [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112 Dukcapil tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017 |
45. |
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi |
46. |
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi |
47. |
Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan |
48. |
Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |
49. |
Permendagri Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan |
50. |
Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota |
51. |
Permendagri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi |
52. |
Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil |
53. |
Permendagri Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus |
54. |
Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan |
55. |
Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran |
56. |
Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
57. |
Permendagri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
58. |
Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak |
59. |
Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota |
60. |
Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik |
61. |
Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik |
62. |
Permendagri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak Dan Kutipan Akta Pengesahan Anak [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak Dan Kutipan Akta Pengesahan Anak |
63. |
Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri |
64. |
Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen |
65. |
Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |
66. |
Permendagri Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah |
67. |
Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah |
68. |
Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan |
69. |
Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
70. |
Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan |
71. |
Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
72. |
Permendagri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain |
73. |
Permendagri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan |
74. |
Keppres Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
75. |
Perda Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |
76. |
Perpres Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
77. |
Perpres Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
78. |
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
79. |
Perpres Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
80. |
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
81. |
Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
82. |
PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan |
83. |
PP Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan |
84. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan |
85. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan [Di upload pada 13 September 2018 ]Keterangan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan |
86. |
SE Mendagri 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 tentang KTP-el berlaku seumur hidup [Di upload pada 13 Agustus 2018 ]Keterangan : SE Mendagri 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 tentang KTP-el berlaku seumur hidup |
87. |
SE Gub 270/1875/Pem-A terkait hari Libur pelaksanaan Pilkada 2018 [Di upload pada 25 Juni 2018 ]Keterangan : SE Gubernur terkait hari Libur pelaksanaan Pilkada 2018 |
88. |
SE Kadis 800/511/Disdukcapil/2018 terkait Pilkada Serentak 2018 [Di upload pada 25 Juni 2018 ]Keterangan : SE Kadis terkait Pilkada Serentak 2018 |