Pontianak (01/12/2023). Data Kependudukan adalah data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang didapat dari hasil registrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersimpan di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpusat
Sejak tahun 2016 data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintan ataupun Badan Hukum Indonesia melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pemanfaatan Data Kependudukan ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
Dengan adanya Permendagri tersebut, instansi Pemerintah dan BHI dapat mengajukan izin pemanfaatan data melalui 3 cara yaitu akses web service, web portal dan pembaca kartu KTP-el (card reader).
Pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, bertempat di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dilakukan penandatangan Perjajian Kerja Sama (PKS) antara Disdukcapil dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.
Dengan penandatangan PKS ini jumlah instansi yang telah melakukan kerjasama hak akses dan pemanfaatan data kependudukan di Disdukcapil Kota Pontianak adalah berjumlah 17 instansi yaitu:
- Kecamatan Pontianak Utara;
- Kecamatan Pontianak Timur;
- Kecamatan Pontianak Barat;
- Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Sosial;
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarg berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
- Dinas Penanaman Modal tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
- Satuan Polisi Pamong Praja;
- Dinas Perpustakaan;
- Inspektorat Kota Pontianak;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
- Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak; dan
- Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
Hak akses dan pemanfaatan data kependudukan ini dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah untuk keperluan pelayanan publik di instansi yang melaksanakan. Untuk Dinas Tenaga Kerja, hak akses data kependudukan akan digunakan untuk pelayanan verifikasi dan validasi pembuatan kartu kerja bagi para pencari kerja di Kota Pontianak.
(ir)
