Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil mengumumkan peringkat cakupan kepemilikan Akta Kelahiran provinsi seluruh Indonesia. Dengan diumumkannya peringkat ini, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh berharap daerah akan berlomba-lomba mengejar peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran terutama untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. “Dengan hormat kami laporkan ranking cakupan Akta Kelahiran anak posisi sampai dengan Maret 2018. Data cakupan menggunakan DKB semester 2 tahun 2017 bulan Desember”, jelas Prof. Zudan di Jakarta, Minggu (07/05/2018).
Dalam keterangan yang disampaikan secara tertulis tersebut, Provinsi Jambi mendukuki peringkat pertama dengan persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 106,79%. Lima besar lainnya adalah Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Lampung, dan Gorontalo. Secara nasional, lanjut Zudan, cakupan Akta Kelahiran telah mencapai 88.66%. Angka tersebut melampaui target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencapai 85%.
“Target RPJMD Nasional sampai 2019 sudah tercapai. Untuk itu hormat dan terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman semua”, lanjutnya. Untuk mengejar ketinggalan, Prof. Zudan membagi triknya agar daerah membuat program yang lebih fokus dan konkrit. “Ayo buat program yang fokus yaitu program semua murid sekolah dapat Akta Kelahiran, kerjasama dengan Sekolah Dasar, Menengah dan Atas, serta serta hari Sabtu, Minggu dan libur lainnya tetap masuk, berikan layanan”, pungkas Zudan.
Berikut peringkat cakupan Akta Kelahiran 34 provinsi seluruh Indonesia.
1. Jambi 106,79 %
2. Kalimantan Timur 103,69%
3. DKI Jakarta 101,29%
4. Lampung 97,85%
5. Gorontalo 95,96%
6. Jawa Barat 95,23%
7. Sulawesi Utara 94,37%
8. Jawa Tengah 93,89%
9. Kalimantan Tengah 93,37%
10. Bengkulu 92,49%
11. Sulawesi Tenggara 92,40%
12. Sumatera Selatan 91,94%
13. D.I. Yogyakarta 91,82%
14. Bangka Belitung 91,60%
15. Nusa Tenggara Barat 90,47%
16. Kalimantan Selatan 90,10%
17. Sumatera Barat 88,28%
18. Bali 87,99%
19. Jawa Timur 86,18%
20. Kalimantan Barat 85,59%
21. Kepulauan Riau 84,84%
22. Kalimantan Utara 84,03%
23. Aceh 83,83%
24. Sulawesi Selatan 83,01%
25. Sulawesi Barat 82,79%
26. Sumatera Utara 81,73%
27. Banten 78,24%
28. Riau 78,17%
29. Maluku Utara 77,19%
30. Sulawesi Tengah 76,68%
31. Nusa Tenggara Timur 69,93%
32. Maluku 56,24%
33. Papua Barat 50,29%
34. Papua 44,78%
(sumber : Ditjen Dukcapil Kemendagri)
