Jakarta. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berubah, bertransformasi menuju digital. Jika pada Rakornas I di Makassar Februari lalu, Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh me-launching Dukcapil Go Digital. Program ini ditandai perubahan paradigma kerja manual ke digital. Dukcapil juga membangun aplikasi untuk tanda tangan (TTE) atau digital signature yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan menerapkan TTE, aparatur Dukcapil sudah bisa bekerja dari mana pun, tidak harus di kantor. Saat perjalanan dinas, pejabat berwenang bisa memaraf dokumen kependudukan atau menandatangani dokumen dengan tanda tangan terenkripsi berwujud Quick Response (QR) code. Ini bisa dilakukan karena Dukcapil membangun standar yang sama.
Pada Rakornas II yang digelar di Discovery Hotel, Jakarta, 25-27 Nopember 2019, Ditjen Dukcapil kembali melompat lebih jauh lagi dengan meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Inilah revolusi layanan Adminduk yang mentransformasikan semua pemikiran, perangkat, dan SDM ke dalam mesin yang mirip dengan ATM untuk mengambil uang cash. Warga yang ingin menggunakan ADM bisa datang ke Dinas Dukcapil terdekat tak ubahnya datang ke bank untuk mendapatkan PIN dan password. Setelah mendapatkan PIN dia bisa mencetak dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan bisa menggunakan mesin ADM selama dua tahun dengan PIN itu.
Gbr. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
Dengan semua lompatan terukur dan terencana, Zudan sebetulnya menginginkan lahirnya branding baru Dukcapil. "Dukcapil yang dulu dianggap lamban, berbelit-belit, terlalu prosedural, kita ubah brandingnya menjadi Dukcapil yang cepat, lincah, Dukcapil yang trengginas, Dukcapil yang responsif," ujarnya.
Rakornas ke-2 tahun ini menurut Prof Zudan, menjadi momentum lompatan luar biasa bagi Dukcapil. Sebab dalam rakornas kali ini bakal ada penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Penduduk 2020 (SP2020) akan menggunakan semua data kependudukan Dukcapil untuk untuk seluruh proses pelaksanaannya di seluruh Indonesia. Kerja sama ini diyakini sebagai simbiose mutualistis alias saling menguntungkan kedua pihak. Sebab hasil SP2020 akan menambah big data kependudukan Dukcapil menjadi lebih tepat dan akurat. Dirjen Zudan Arif Fakrulloh pun memerintahkan jajarannya di seluruh Indonesia agar membantu memberikan semua data yang diperlukan petugas sensus dari BPS.
Rakornas yang dibuka oleh Mendagri Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD. ini diikuti sekitar 1.500 peserta terdiri para pejabat pada dinas/organisasi perangkat daerah yang menangani pelayanan Adminduk di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu juga dihadiri semua pejabat puncak BPS dari seluruh Indonesia.
Untuk Kota Pontianak, yang hadir adalah Suparma, selaku Kepala Dinas, dan Yopie Indra Pribadi, selaku Kabid Pengelolaan Informasi Adninistrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Turut menghadiri pembukaan Rakornas, Uray Berty Apriani, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, setelah selesai menghadiri Bimtek Penduduk Rentan di Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Rumusan Rakornas Dukcapil II dapat diunduh di sini. (Sumber : Ditjen Dukcapil, yip, diolah)
