Apa yang membedakan antara sebuah kata belum dan tidak?. Bagi yang bukan seorang ahli bahasa, seperti saya, tentu mengurai kata tersebut dari hal yang paling sederhana, yaitu dengan membuatnya menjadi bagian dari kalimat. Ambil contoh. Saya belum makan, artinya pada saat saya mengeluarkan pernyataan tersebut saya masih dalam keadaan belum tersentuh makanan sama sekali. Bisa jadi menu sudah tersedia di depan saya, ataupun belum tersedia. Kalimat berikutnya Saya tidak makan, artinya saya menegaskan kondisi tidak makan, atau pada saat saya mengeluarkan kalimat tersebut, saya sedang tidak ingin makan. Bisa jadi saya sudah eneg dengan aktifitas makan atau karena keputusasaan dalam mencari makanan (yang dicari pada saat itu).
Persoalan belum dan tidak dalam kosakata bahasa jika dikaitkan dengan analisis data dalam sebuah landasan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi adalah sebuah persoalan penting, jika tidak mau mengatakan menjadi persoalan serius. Ini adalah sebuah evidence-based yang penulis dapatkan dari pengalaman menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pontianak. Penyusunan Profil sebagaimana diketahui dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan data penduduk yang digunakan bersumber dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikonsolidasi Data Center Kemendagri yang kemudian dianalisis.
Dalam struktur database kependudukan SIAK, khususnya biodata penduduk pada kelompok jenis pekerjaan penduduk terdapat 89 (delapan puluh Sembilan) jenis pekerjaan. Akan terlalu panjang penulisan jika mengurai seluruh jenis pekerjaan tersebut. Fokus kita berbicara tentang salah satu jenis pekerjaan tersebut yaitu Belum/Tidak Bekerja. Jika berkaca dari penggunaan karakter garis miring (/), bisa diartikan bahwa penggolongan penduduk yang belum bekerja dan tidak bekerja dalam satu kondisi yang sama, alias tidak dibedakan sama sekali. Lalu berfungsi optimalkah analisis data terhadap disamakannya pengertian penduduk yang belum bekerja dengan penduduk yang tidak bekerja dalam menggambarkan kondisi demografi?.
Studi berdasar bukti (evidence-based study)
Hal yang penulis temukan adalah bahwa:
Pertama, sangat sulit menganalisis dan memisahkan mana penduduk yang memang belum pernah bekerja sama sekali namun sedang mencari pekerjaan dengan penduduk yang tidak bekerja alias tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan alias karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Mengapa ini diperlukan?. Data ini mesti didapat oleh pemerintah untuk memastikan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga Negara (Universal Basic Income) dalam melanjutkan kehidupan meski yang bersangkutan tidak bekerja atau tidak mampu untuk bekerja.
Kedua, mungkinkah didapat data dari disamakannya database belum bekerja dan tidak bekerja dalam mencari persentase penduduk yang sedang tak punya pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Bagaimana mengira-ngira persentase berapa penduduk yang belum bekerja dan belum memasuki pasar kerja dan penduduk yang kesulitan memasuki dunia kerja. Data ini perlu dipisah mana yang belum bekerja dan tidak bekerja secara detil untuk memastikan pemetaan pemerintah dalam memberdayakan penduduk, lewat program penciptaan sarana prasarana lapangan pekerjaan baru dan lainnya.
Ketiga, optimalkah menganalisis data penduduk belum bekerja dan tidak bekerja dalam kaitannya dengan Pengangguran Terbuka. Pernah pada penyusunan Profil ketika dibandingkan dengan antara data Disdukcapil dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi ketimpangan data antara 6 s/d 7 persen milik BPS dengan 16 persen milik Disdukcapil terhadap pengangguran. Tentu saja ketimpangan tersebut akan menyebabkan kondisi ketidaknyamanan para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan dalam tingkat daerah. Okelah permasalahan pemutakhiran data menjadi hal besar karena warga yang sudah bekerja tidak mengupdate datanya. Tetapi selisih persentase 10 persen pada tahun x jika dikonversi ke angka mencapai sekitar 60 ribu orang. Sebuah ketimpangan angka yang wah, hanya karena penyatuan data belum bekerja dan tidak bekerja.
Rejuvenasi Database
Apa itu rejuvenasi. Rejuvenasi database maksudnya melakukan eksekusi strategis dalam melakukan peremajaan database menjadi lebih baik, lebih mutakhir dalam merespon perubahan. Perlu didiskusikan lebih lanjut secara bersama bagaimana melakukan skenario pemetaan rejuvenasi database SIAK. Tentu ini semua butuh kajian akademis dan tindakan politik di Pusat (baca Kemendagri) tentang apa-apa yang harus dirubah mengikuti perkembangan zaman. Penambahan kolom pilihan agama terhadap Penghayat adalah contoh rejuvenasi database SIAK berdasarkan tindakan politik. Tak ada salahnya melakukan hal serupa terhadap jenis pekerjaan dengan memisahkan secara tegas database belum bekerja dan tidak bekerja. Contoh lain perlunya rejuvenasi adalah dalam tingkat pendidikan, yaitu untuk memastikan pendidikan anak usia dini masuk dalam database jenis pendidikan. Tujuan akhir tak lain agar data kependudukan memang benar akurat karena databasenya menggambarkan kondisi demografi yang mutakhir, merespon perubahan-perubahan yang terjadi, dan dapat dimanfaatkan lebih optimal seperti untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan lainnya.
Pontianak, Senin 15 Januari 2018, 11.54 WIB.
Penulis
Yopie Indra Pribadi, S. Kom, M. Eng, Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Disdukcapil Kota Pontianak.
Lahir di Pontianak, 18 Juli 1977, seorang penikmat sepakbola yang kagum pada filsuf sekaligus inovator dan inventor taktik sepakbola bernama Johan Cruyff, pernah menuntut ilmu Chief Information Officer di UGM, Yogyakarta. Memiliki minat pada membaca, IT policy, e-education, e-government, dan diskusi lintas budaya. Pengalaman di bidang pemerintahan diantaranya pernah bekerja di Kantor Informasi dan Komunikasi, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan yang paling lama di Disdukcapil Kota Pontianak.
